时间:2025-06-06 16:13:39 来源:网络整理 编辑:综合
JAKARTA, DISWAY.ID --Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024 nomor urut 1, Anies Baswedan berkomitmen u quickq 快客
JAKARTA,quickq 快客 DISWAY.ID -- Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024 nomor urut 1, Anies Baswedan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah krisis iklim.
Oleh karena itu, ia berjanji akan membentuk badan dan lembaga khusus yang menangani perubahan iklim.
"Kami sampaikan tadi penanganan krisis iklim ini tidak bisa diselesaikan sektoral saja, di bawah kantor kepresidenan menjadi sebuah badan monitoring," ujar Anies di acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023.
BACA JUGA:Pasukan Khusus Rusia Grup Wagner Bergerak Gabung Hizbullah Melawan Israel
Anies kemudian mencontohkan beberapa negara di dunia yang lebih dulu membuat sebuah badan dan lembaga khusus di bidang penanganan perubahan iklim.
Seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, India, Bangladesh, dan Selandia Baru.
Anies menyatakan, penanganan climate crisis atau krisis iklim tidak bisa diselesaikan secara sektoral saja. Melainkan diperlukan badan khusus yang bertugas melakukan monitoring terhadap krisis iklim.
"Jadi bukan badan eksekusi, karena yang melakukan eksekusi itu sudah ada kementerian ada dinas lingkungan, sudah ada dinas provinsi kabupaten, sudah ada itu eksekusi," katanya.
BACA JUGA:Peran Penting Remaja Dalam Penurunan Stunting
Menurut Anies, saat ini Indonesia telah memiliki komitmen tingkat global terhadap persoalan iklim dan energi baru terbarukan yang pelaksanaannya melalui lembaga yang sekarang sudah ada.
"Dengan kehadiran lembaga atau badan baru ini, kepala pemerintahan bisa memastikan solusi-solusi, evaluasi, energi baru terbarukan itu bisa dilaksanakan dengan optimal karena ada tim khusus yang melakukan pemantauan, yang melakukan pendampingan untuk memastikan program terlaksana di lapangan," pungkas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan antara badan atau lembaga baru tersebut dengan kementerian dan lembaga lain yang saat ini sudah ada.
"Jadi bukan sebuah badan baru untuk eksekusi tapi badan baru untuk melakukan monitoring pendampingan, dengan begitu tak ada tumpang tindih," tuturnya.
BACA JUGA:Kenaikan UMK Kab Bekasi 2024 Tertinggi Se-Indonesia, Tembus 13.99 Persen
5 Kewajiban Menantu Perempuan Terhadap Mertua dalam Islam2025-06-06 16:13
Giring Ganesha Siap Maju Caleg, Percaya Diri PSI Bisa Raup Banyak Suara di Pemilu 20242025-06-06 16:03
Ini Alasan Polri Kembali Terapkan Tilang Manual di Sejumlah Wilayah2025-06-06 15:55
Jangan Lengah, Inilah Pentingnya Polis Asuransi Selalu Aktif2025-06-06 15:20
Ariel NOAH Ungkap Kunci Kedekatan dengan Sang Putri Alleia2025-06-06 14:58
PSI Pastikan Tidak Ada Mantan Narapidana Korupsi Dalam Daftar Bacalegnya2025-06-06 14:52
Ketum PPP Belum Bisa Dihubungi Sejak Pagi, Benarkah Ditangkap KPK?2025-06-06 14:49
Ini Kata Menteri Agama Soal Duit yang Disita KPK di Ruang Kerjanya2025-06-06 14:44
Jemaah Haji RI Punya Seragam Batik Baru Usai 12 Tahun, Ini Maknanya2025-06-06 14:31
Sudah Saya Bilang KPK Itu Independen, Tegas Mahfud MD2025-06-06 14:24
Viral Curhatan Gen Z Kena Diabetes di Usia Muda, Kenali Ciri2025-06-06 15:54
Giring Ganesha Siap Maju Caleg, Percaya Diri PSI Bisa Raup Banyak Suara di Pemilu 20242025-06-06 15:39
Waduh! Sekjen DPR RI Dipanggil KPK2025-06-06 15:19
Surat Terbuka Rommy: Saya Dijebak2025-06-06 14:41
Bikin Bangga! Adnan2025-06-06 14:32
AHY Ingatkan Tidak Campuri Urusan Politik Dengan Hukum2025-06-06 14:26
Imam Nahrawi Bakal Berurusan dengan KPK? Lihat Ini2025-06-06 14:22
5 Gaya Rambut Pria Ini Diprediksi Bakal Populer di 20252025-06-06 13:48
VIDEO: Momen Kocak Kucing 'Nimbrung' Pertunjukan Orkestra di Turki2025-06-06 13:32
Ketum PPP Belum Bisa Dihubungi Sejak Pagi, Benarkah Ditangkap KPK?2025-06-06 13:28